Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Tenaga Kerja Informal sebagai langkah memperkuat perlindungan bagi jutaan pekerja di sektor informal. Regulasi tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian hukum, memperluas akses jaminan sosial, serta memastikan berbagai program bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Menurut Ahmad Luthfi, keberadaan tenaga kerja informal memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
Payung Hukum bagi Pekerja Informal
Raperda yang tengah didorong tersebut diharapkan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan berbagai program perlindungan tenaga kerja informal di Jawa Tengah. Dengan adanya regulasi yang jelas, hak dan kewajiban para pekerja maupun pemerintah dapat diatur secara lebih komprehensif.
Selain memberikan kepastian hukum, regulasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap pekerja yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh berbagai skema perlindungan ketenagakerjaan.
Perluas Akses Jaminan Sosial
Salah satu tujuan utama penyusunan Raperda adalah memperluas akses tenaga kerja informal terhadap program jaminan sosial. Dengan perlindungan tersebut, para pekerja diharapkan memperoleh rasa aman saat menghadapi risiko pekerjaan maupun kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Pemerintah juga berupaya mendorong semakin banyak pekerja informal yang dapat terdaftar dalam berbagai program perlindungan sosial sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Bantuan Diharapkan Lebih Tepat Sasaran
Melalui regulasi baru, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ingin memperbaiki sistem pendataan tenaga kerja informal. Data yang lebih akurat akan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ahmad Luthfi berharap percepatan pembahasan Raperda ini dapat segera menghadirkan manfaat nyata bagi para pekerja informal. Dengan dukungan payung hukum, jaminan sosial yang lebih luas, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran, kesejahteraan tenaga kerja informal di Jawa Tengah diharapkan terus meningkat.
