SEMARANG – Bupati Sukoharjo terjaring OTT KPK dalam operasi yang berlangsung di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kemudian memberikan tanggapan tegas mengenai pentingnya keteladanan seorang pemimpin dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama empat orang lainnya. Seluruh pihak yang diamankan menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta sebelum dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
KPK menyatakan operasi tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Namun, proses pemeriksaan masih berlangsung dan KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Ahmad Luthfi Tekankan Keteladanan Pemimpin
Menanggapi Bupati Sukoharjo yang terjaring OTT KPK, Ahmad Luthfi mengaku prihatin. Ia juga mendukung langkah KPK dalam menjalankan upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah.
Menurut Luthfi, pemerintahan yang bersih harus dimulai dari pemimpinnya. Ia menggunakan perumpamaan bahwa ikan membusuk dari bagian kepala untuk menegaskan besarnya tanggung jawab seorang kepala daerah dalam memberikan contoh kepada bawahannya.
“Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh atau suri teladan,” kata Ahmad Luthfi dalam keterangannya pada Jumat, 10 Juli 2026.
Luthfi meminta seluruh pejabat menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Prinsip tersebut mencakup penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, serta pertanggungjawaban setiap program pemerintah.
Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan
Selain membahas integritas, Luthfi memastikan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tidak boleh terganggu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan pendampingan agar roda pemerintahan tetap berjalan selama proses hukum berlangsung.
Pemprov Jateng juga berencana menurunkan tim ke Sukoharjo. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan pemerintahan sebagaimana mestinya.
Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar menjaga kepercayaan masyarakat. Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai KPK mengumumkan status hukum dan konstruksi perkara secara resmi. Cuman di karatetoto login anda bisa raih kemenangan yang sesuai kalian harapkan gabung sekarang juga bersama kami.
