Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah mengubah cara melihat keberhasilan pengelolaan APBD. Menurutnya, kinerja anggaran tidak cukup dinilai dari tingginya serapan atau rendahnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
APBD harus dilihat dari hasil dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Anggaran bukan sekadar angka yang harus dihabiskan, tetapi instrumen untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Serapan Tinggi Bukan Jaminan
Serapan anggaran memang menjadi salah satu indikator pelaksanaan APBD. Namun, angka tinggi tidak otomatis menunjukkan sebuah program berhasil.
Pemerintah daerah perlu melihat apakah belanja tersebut tepat sasaran dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dampak terhadap masyarakat juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
Silpa Perlu Dilihat dari Penyebabnya
Bima Arya juga menyoroti penggunaan Silpa sebagai ukuran kinerja. Sisa anggaran tidak selalu berarti pemerintah daerah gagal menjalankan program.
Silpa dapat muncul karena berbagai faktor, termasuk efisiensi belanja atau perubahan kebutuhan. Karena itu, penyebabnya perlu dianalisis sebelum menentukan kualitas pengelolaan APBD.
Fokus pada Manfaat
Pengelolaan APBD seharusnya berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah perlu melihat hubungan antara anggaran yang dikeluarkan dengan capaian program.
Hasil pembangunan, kualitas layanan publik, dan manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran yang lebih substantif. Pendekatan ini juga membantu daerah menentukan program yang perlu dipertahankan atau diperbaiki.
Hindari Sekadar Menghabiskan Anggaran
Pemerintah daerah tidak seharusnya mengejar serapan tinggi hanya agar anggaran habis. Belanja harus tetap didasarkan pada kebutuhan dan tujuan yang jelas.
Jika sebuah program tidak lagi relevan, penyesuaian lebih penting daripada memaksakan penggunaan anggaran. Dengan begitu, uang publik dapat digunakan secara lebih efektif.
APBD Harus Berdampak
Pesan Bima Arya menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup dilihat dari laporan angka. Serapan dan Silpa tetap penting, tetapi keduanya bukan penentu tunggal.
Yang lebih utama adalah apakah anggaran mampu menghasilkan pembangunan dan layanan yang bermanfaat. Dengan evaluasi berbasis hasil, pengelolaan APBD diharapkan semakin tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
