Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menangani kemiskinan mulai mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan Badan Pusat Statistik (BPS). Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, strategi yang diterapkan diarahkan agar penanganan tidak berhenti pada pemberian bantuan sosial, tetapi menyentuh berbagai persoalan yang membuat sebuah keluarga tetap berada dalam kemiskinan. Pendekatan terpadu tersebut sejalan dengan penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
Kemiskinan Ditangani dari Banyak Sisi
Ahmad Luthfi menekankan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan. Kebutuhan keluarga miskin memiliki banyak dimensi, mulai dari tempat tinggal, pangan, kesehatan, pendidikan hingga pekerjaan.
Karena itu, intervensi diarahkan kepada keluarga secara menyeluruh. Perbaikan rumah, misalnya, diikuti dengan pemeriksaan kondisi kesehatan anggota keluarga serta pemetaan kebutuhan pendidikan dan pekerjaan. Pola tersebut membuat bantuan tidak sekadar bersifat sementara, tetapi diarahkan untuk memperbaiki kondisi keluarga secara bertahap.
Bansos Bukan Lagi Satu-satunya Jalan
Pendekatan tersebut memperlihatkan perubahan cara pandang dalam menangani kemiskinan. Bantuan sosial tetap menjadi salah satu instrumen perlindungan, tetapi program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat juga mendapat perhatian.
Pemprov Jateng mendorong keluarga penerima manfaat agar dapat keluar dari ketergantungan bantuan melalui berbagai program. Salah satu indikatornya terlihat dari 46.542 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang telah mengikuti graduasi atau keluar dari jerat kemiskinan.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Ahmad Luthfi menyebut penurunan kemiskinan tidak diperoleh secara instan. Pemprov Jateng menggunakan pendekatan collaborative government dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, BUMN, BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
Model tersebut memungkinkan penanganan dilakukan secara lebih terkoordinasi. Setiap pihak dapat mengambil bagian sesuai kemampuan dan bidangnya, sehingga persoalan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
BPS Catat Penurunan Kemiskinan
BPS mencatat persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2026 sebesar 9,21 persen. Angka tersebut turun 0,18 poin persentase dibanding September 2025 dan turun 0,27 poin dibanding Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi sekitar 3,29 juta orang. Dibanding September 2025, jumlah tersebut turun sekitar 59,39 ribu orang. Jika dibandingkan Maret 2025, penurunannya mencapai sekitar 81,25 ribu orang.
Pemerintah Pusat Beri Apresiasi
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menilai langkah pemerintah daerah di Jawa Tengah dalam menangani kemiskinan tergolong progresif, agresif, inovatif, dan kreatif. Ia juga menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional.
Menurut pemerintah pusat, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan angka kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029. Inovasi daerah juga akan terus didorong melalui koordinasi berbagai kementerian dan lembaga.
Perbaikan Rumah Diikuti Pemberdayaan
Salah satu gambaran pendekatan terpadu tersebut terlihat dari penanganan rumah tidak layak huni. Sepanjang 2025, sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni telah ditangani melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan.
Namun, perbaikan tempat tinggal tidak ditempatkan sebagai satu-satunya solusi. Setelah kebutuhan dasar diperbaiki, keluarga juga diarahkan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Tujuannya adalah menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan.
Tantangan Berikutnya Masih Besar
Penurunan angka kemiskinan menjadi 9,21 persen memberikan sinyal positif, tetapi jumlah warga miskin di Jawa Tengah masih mencapai sekitar 3,29 juta orang. Artinya, pekerjaan pemerintah daerah belum selesai dan membutuhkan kesinambungan program.
Selain itu, BPS mencatat rasio gini Jawa Tengah pada Maret 2026 sebesar 0,354. Angka tersebut meningkat dibanding September 2025 yang berada di level 0,350. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan perlu berjalan bersamaan dengan upaya menjaga pemerataan kesejahteraan.
Ke depan, keberhasilan strategi Ahmad Luthfi akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mempertahankan kolaborasi dan memastikan intervensi benar-benar tepat sasaran. Dengan pendekatan yang menggabungkan bantuan, pemberdayaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan akses pekerjaan, penanganan kemiskinan diharapkan tidak hanya menurunkan angka statistik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
