Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jawa Tengah–Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan perhatian terhadap polemik proposal permohonan dana perayaan yang diterbitkan Pemerintah Kota Salatiga. Organisasi tersebut menilai persoalan ini perlu mendapat respons agar kebijakan pemerintah daerah tetap selaras dengan semangat efisiensi yang sedang diterapkan secara nasional.
PMKRI menilai permohonan dana kepada masyarakat maupun berbagai pihak untuk kegiatan perayaan berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat, terutama ketika pemerintah pusat dan daerah tengah mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
Dinilai Perlu Evaluasi
Menurut PMKRI Jateng-DIY, polemik yang muncul sebaiknya dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan maupun mekanisme pembiayaan kegiatan. Organisasi tersebut berharap setiap program dapat dirancang dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta prinsip tata kelola yang baik.
Evaluasi dinilai penting agar berbagai kegiatan pemerintahan tetap berjalan tanpa memunculkan beban tambahan yang dianggap kurang sejalan dengan situasi saat ini.
Dorong Klarifikasi dan Pembinaan
PMKRI juga berharap Gubernur Jawa Tengah dapat memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah apabila diperlukan. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi sekaligus menjaga keselarasan kebijakan antarpemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, komunikasi yang terbuka diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait tujuan maupun mekanisme pelaksanaan kegiatan.
Pentingnya Menjaga Kepercayaan Publik
Polemik mengenai proposal dana perayaan menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik. Kepercayaan masyarakat dinilai dapat terus terjaga apabila seluruh proses dilakukan secara terbuka serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PMKRI Jateng-DIY berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog dan evaluasi yang konstruktif. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap mampu menjalankan program pembangunan sekaligus menjaga keselarasan dengan kebijakan efisiensi nasional dan harapan masyarakat.
