Informasi mengenai kewajiban menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat membeli BBM subsidi sempat menjadi perhatian masyarakat. Pertamina Patra Niaga kemudian memberikan klarifikasi bahwa pemeriksaan STNK bukan merupakan persyaratan nasional untuk pembelian BBM subsidi di SPBU. Mekanisme penyaluran tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan QR Subsidi Tepat.
Bukan Kebijakan Nasional
Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa informasi mengenai STNK sebagai syarat membeli BBM subsidi tidak berlaku secara nasional. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyebut mekanisme tersebut sebelumnya merupakan rencana pengawasan lokal di wilayah Sumatera Selatan.
Klarifikasi diberikan setelah informasi tersebut menyebar luas dan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Pertamina memastikan ketentuan pembelian BBM tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah dan regulator.
Rencana Pengawasan Berasal dari Sumsel
Isu pemeriksaan STNK berawal dari informasi mengenai rencana pengawasan di Sumatera Selatan. Namun, mekanisme tersebut tidak kemudian menjadi ketentuan nasional yang harus diterapkan di seluruh SPBU.
Pertamina Patra Niaga menyatakan pihaknya memperhatikan respons masyarakat terhadap informasi yang beredar. Penjelasan tersebut sekaligus bertujuan memberikan kepastian mengenai mekanisme pembelian BBM subsidi yang berlaku.
QR Subsidi Tepat Tetap Digunakan
Dalam penyaluran BBM subsidi, mekanisme yang tetap berlaku adalah penggunaan QR Subsidi Tepat. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Pertamina juga menegaskan belum ada perubahan kebijakan mengenai persyaratan pembelian BBM subsidi. Masyarakat tidak perlu menganggap informasi mengenai kewajiban menunjukkan STNK sebagai aturan baru yang berlaku secara nasional.
Biosolar Tetap Mengikuti Regulasi
Biosolar merupakan salah satu jenis BBM subsidi yang penyalurannya berada dalam pengawasan agar sesuai dengan ketentuan. Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap SPBU untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan.
Pengawasan tersebut tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dalam distribusi BBM subsidi. Dalam kasus lain, Pertamina juga telah menindak SPBU yang ditemukan memiliki indikasi ketidaksesuaian dalam penyaluran Biosolar.
Masyarakat Diminta Mengikuti Informasi Resmi
Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi mengenai perubahan aturan pembelian BBM yang beredar tanpa sumber resmi. Jika terdapat kebijakan baru, informasi akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi.
Masyarakat yang membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan laporan terkait pelayanan SPBU juga dapat menghubungi Pertamina Customer Solution (PCS) 135.
Kebijakan Pembelian Belum Berubah
Dengan adanya klarifikasi tersebut, pemeriksaan STNK tidak menjadi persyaratan nasional untuk membeli BBM subsidi. Penyaluran Biosolar dan BBM subsidi lainnya tetap mengikuti regulasi pemerintah serta mekanisme QR Subsidi Tepat yang berlaku.
Pertamina Patra Niaga juga menegaskan akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap lembaga penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar distribusi BBM subsidi tetap berjalan sesuai ketentuan dan diterima masyarakat yang berhak.
