Usai demonstrasi di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu, anggota dewan kini jadi sorotan publik. Artis yang duduk sebagai anggota dewan pun tak lepas dari sorotan, bahkan memicu kritik publik.
Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini (NHS), menyebut, maraknya artis yang duduk di kursi dewan tak bisa dilepaskan dari pola rekrutmen partai politik (parpol).
Dalam hematnya, parpol mengundang para artis untuk menggaet suara cepat pada pemilihan umum atau Pemilu.
“Artis bisa masuk partai itu bagaimana? Kan diundang oleh partai. Contoh Eko Patrio, Uya Kuya, itu kan mereka diundang. Awalnya mereka tidak tahu dan tidak mau kan,”ujar NHS, Senin, 15 September 2025.
NHS menilai, kelemahan struktur parpol dan minimnya mekanisme rekrutmen yang transparan membuat kualitas demokrasi di Indonesia terus menurun.
Alih-alih melakukan kaderisasi yang sehat, kata NHS, parpol kerap reaktif hanya dengan memecat kader bermasalah. Kendati begitu, Mantan Ketua Bawaslu RI itu menegaskan tak semua artis gagal memahami politik.
Ia mencontohkan sosok Nurul Qomaril Arifin, aktris sekaligus politikus Indonesia. Sebelum berkarier di dunia politik, Nurul Arifin dikenal sebagai seorang aktris yang pernah masuk nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI).
“Saya kenal baik dengan Nurul Arifin, dulu dia di Komisi II hampir 10 tahun. Dia bicara tidak seperti artis yang dalam konotasi incapable atau tak cakap dalam politik, tapi benar-benar politisi yang cerdas. Kita suka tidak dengan Rieke Diah Pitaloka? Cerdas itu. Tapi begitu kita lihat Mulan Jameela, ya pilu juga,” sambungnya.
NHS menyarankan agar parpol di Indonesia bisa menerapkan sistem preliminary election atau konvensi internal seperti di Amerika Serikat.
Dengan begitu, kata dia, calon legislatif maupun kepala daerah benar-benar terpilih secara demokratis dari dalam parpol, bukan sekadar elit yang menunjuk.
