Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong pemerintahan kolaboratif atau collaborative government sebagai pendekatan dalam membangun daerah. Konsep tersebut menempatkan kerja sama lintas partai politik dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam pembangunan. Menurut Luthfi, kemajuan Jawa Tengah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Semua pihak perlu mengambil peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan Tidak Bisa Berjalan Sendiri
Ahmad Luthfi menegaskan pembangunan Jawa Tengah membutuhkan kekuatan bersama. Perbedaan latar belakang politik tidak boleh menjadi penghalang ketika pemerintah dan berbagai kelompok membahas kepentingan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Luthfi saat menghadiri pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, pada Sabtu, 5 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan pentingnya membangun kerja sama lintas sektor.
Semua Partai Diajak Terlibat
Salah satu bentuk kolaborasi yang dijalankan Pemprov Jawa Tengah adalah melibatkan seluruh fraksi partai politik di DPRD Jawa Tengah. Luthfi menyebut langkah tersebut diwujudkan melalui Forum Berlian.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menyatukan kekuatan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah. Luthfi menekankan bahwa anggota DPRD tidak dibedakan berdasarkan partai ketika kepentingan yang dibahas berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Forum Senayan Ikut Diperkuat
Kolaborasi yang dibangun pemerintah provinsi tidak berhenti di tingkat DPRD. Luthfi juga menyebut adanya Forum Senayan yang melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah.
Keterlibatan tersebut diharapkan dapat membuka jalur koordinasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Para menteri yang berasal dari Jawa Tengah juga diajak berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Dunia Usaha dan Kampus Dilibatkan
Konsep collaborative government juga mencakup pihak di luar pemerintahan dan partai politik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai elemen masyarakat.
Pendekatan tersebut membuat pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Dunia usaha dapat berperan melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja. Perguruan tinggi juga dapat memberikan dukungan melalui penelitian, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia.
Investasi Jadi Salah Satu Indikator
Menurut Luthfi, pola kolaborasi yang dilakukan pemerintah mulai memberikan hasil. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah disebut telah berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat pengangguran terbuka juga dilaporkan mengalami penurunan.
Dari sisi investasi, Jawa Tengah mencatat realisasi sekitar Rp110 triliun sepanjang 2025. Pada semester pertama 2026, realisasi investasi disebut sudah mencapai sekitar Rp59,9 triliun. Luthfi menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa Jawa Tengah tetap mampu menarik investasi meski menghadapi tekanan fiskal dan kondisi geopolitik global.
Kolaborasi Dianggap Penting di Tengah Tekanan Fiskal
Pemerintah daerah menghadapi tantangan ketika ruang fiskal semakin terbatas. Karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak menjadi salah satu cara untuk menjaga pembangunan tetap berjalan.
Luthfi menilai pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendirian. Pemerintah kabupaten dan kota, DPRD, DPR RI, kementerian, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mendukung pembangunan Jawa Tengah.
Dukungan dari Partai Politik
Pendekatan tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Muhammad Saleh. Ia menilai kepemimpinan Luthfi mengedepankan kerja sama tanpa melihat latar belakang kelompok atau partai politik.
Saleh juga menyoroti sejumlah indikator pembangunan Jawa Tengah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi berada di atas nasional, sementara angka kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan.
Tujuan Akhir Tetap Kesejahteraan
Konsep collaborative government yang didorong Ahmad Luthfi pada akhirnya diarahkan pada kepentingan masyarakat. Kerja sama lintas partai dan sektor diharapkan tidak berhenti sebagai hubungan politik, tetapi menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata.
Dengan melibatkan lebih banyak pihak, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk mengumpulkan sumber daya, gagasan, dan dukungan. Tantangan pembangunan Jawa Tengah juga dapat dihadapi secara bersama-sama. Pola ini menjadi strategi Luthfi untuk menjaga pembangunan daerah tetap berjalan di tengah perubahan ekonomi dan keterbatasan fiskal.
