Kebijakan work from anywhere (WFA) yang semakin meluas mendapat sorotan dari Jawa Tengah. Pemerintah daerah menilai birokrasi tidak bisa sepenuhnya dijalankan dari ruang digital tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Menurut pandangan tersebut, pelayanan publik membutuhkan kehadiran nyata, bukan sekadar interaksi melalui layar. Birokrasi dinilai harus tetap hadir di tengah masyarakat untuk memastikan layanan berjalan optimal.
Selain itu, ekonomi rakyat yang banyak bergantung pada sektor informal dinilai tidak bisa beradaptasi sepenuhnya dengan sistem digital. Aktivitas di warung kecil, pasar tradisional, hingga usaha mikro tetap membutuhkan interaksi langsung.
Penerapan WFA yang berlebihan dikhawatirkan dapat menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan serta menurunkan kepercayaan publik.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya keseimbangan dalam penerapan kebijakan kerja fleksibel. Transformasi digital tetap diperlukan, namun tidak boleh mengabaikan realitas sosial dan ekonomi di lapangan.
Dengan pendekatan yang tepat, birokrasi diharapkan mampu tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai pelayan masyarakat.
