Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah serius untuk membenahi tata kelola pertambangan di wilayahnya. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan dan peningkatan transparansi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan sektor pertambangan yang lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ahmad Luthfi Fokus Benahi Tata Kelola Tambang
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa sektor pertambangan membutuhkan tata kelola yang baik untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Pembenahan dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah berupaya memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan dan memiliki perizinan yang jelas.
Kolaborasi dengan KPK Perkuat Pengawasan
Kerja sama dengan KPK diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan serta mencegah berbagai potensi pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya alam. Transparansi menjadi salah satu fokus utama agar proses perizinan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
Melalui sinergi ini, pemerintah ingin membangun sistem yang mampu meminimalkan praktik penyimpangan sekaligus meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha pertambangan.
Tambang Ilegal Jadi Perhatian Utama
Keberadaan tambang ilegal masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Aktivitas tersebut tidak hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar.
Karena itu, pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu menekan praktik pertambangan tanpa izin serta mendorong seluruh pelaku usaha untuk beroperasi sesuai regulasi yang berlaku.
Dorong Sektor Pertambangan yang Berkelanjutan
Pemprov Jawa Tengah menargetkan terciptanya sektor pertambangan yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan. Tata kelola yang baik dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, investasi, dan perlindungan lingkungan.
Dengan dukungan KPK, pemerintah optimistis upaya pembenahan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih sehat di sektor pertambangan.
Meta Description: Pemprov Jawa Tengah bersama KPK memperkuat pengawasan sektor pertambangan untuk mencegah pelanggaran, meningkatkan transparansi, dan menekan praktik tambang ilegal.
