Kenaikan harga beras mulai menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meski persediaan di wilayah tersebut masih melimpah. Pemantauan pada 2–6 September 2026 menunjukkan harga beras di tingkat pengecer mengalami kenaikan rata-rata 2,5 persen. Kondisi ini mendorong Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta adanya intervensi pasar untuk menjaga harga tetap terjangkau.
Stok Beras Jawa Tengah Masih Surplus
Pemprov Jawa Tengah mencatat ketersediaan beras hingga Agustus 2026 mencapai 4.348.101 ton. Sementara kebutuhan beras di wilayah tersebut berada di angka 2.809.248 ton sehingga masih terdapat surplus sekitar 1,54 juta ton.
Meski stok cukup besar, pemerintah menilai distribusi perlu dipastikan berjalan lancar sampai ke konsumen. Ketersediaan yang melimpah dinilai harus diikuti dengan pasokan yang mudah diperoleh masyarakat di pasar.
Harga Beras Mulai Mengalami Kenaikan
Pemantauan dilakukan di sejumlah pasar, termasuk Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar. Dari pemantauan tersebut, harga beras secara rata-rata tercatat naik 2,5 persen.
Beras medium non-SPHP tercatat sekitar Rp14.000–Rp15.000 per kilogram dan beberapa harga berada di atas HET. Sementara beras premium berada di kisaran Rp15.000–Rp17.000 per kilogram. Beras SPHP relatif stabil pada sekitar Rp60.000–Rp62.000 untuk kemasan 5 kilogram.
Harga Gabah Ikut Jadi Sorotan
Kenaikan harga beras diduga berkaitan dengan harga gabah di tingkat petani dan penggilingan. Pemprov mencatat harga Gabah Kering Panen atau GKP rata-rata mencapai Rp7.300 per kilogram, sedangkan Gabah Kering Giling atau GKG sekitar Rp8.666 per kilogram.
Kondisi tersebut diduga membuat sebagian pelaku distribusi menahan penjualan karena menghadapi tekanan harga. Pemerintah kemudian berupaya menjaga agar persoalan di rantai pasok tidak berujung pada kenaikan harga yang semakin tinggi di tingkat konsumen.
Ahmad Luthfi Minta Intervensi Segera
Gubernur Ahmad Luthfi meminta Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah dan Bulog memperbanyak Gerakan Pangan Murah serta melakukan intervensi pasar. Ia juga meminta penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP terus dilakukan.
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mencegah kenaikan beras membebani masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan koordinasi lintas instansi agar distribusi beras tetap berjalan.
Gerakan Pangan Murah Diperkuat
Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah menyebut pemantauan harga pasar terus dilakukan. Selain intervensi pasar, pemerintah menggunakan Gerakan Pangan Murah dan bantuan pangan sebagai instrumen untuk menjaga pasokan di tingkat masyarakat.
Hingga saat ini, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan sebanyak 1.083 kali dengan omzet mencapai Rp24,9 miliar. Program tersebut menjadi salah satu cara pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan ketika terjadi kenaikan di pasar.
Bulog Pastikan Stok Masih Aman
Bulog Jawa Tengah juga memastikan ketersediaan beras masih mencukupi. Stok Bulog disebut berada di kisaran 300 ribu ton, dengan perkiraan sekitar 200 ribu ton beras medium masih tersedia hingga akhir tahun setelah memperhitungkan penyaluran bantuan pangan.
Dengan kondisi stok yang masih kuat, pemerintah kini berfokus menjaga distribusi dan stabilitas harga. Intervensi pasar diharapkan dapat mencegah kenaikan beras berlanjut sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
